Gelar Rapat Bersama OPD, Komisi III DPRD Trenggalek Temukan Kesepahaman Menu SIPD

Trenggalek - DPRD Kabupaten Trenggalek melalui Komisi III menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas menu - menu tambahan di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Dari hasil pertemuan tersebut telah ditemukan kesepahaman terkait menu di sistem SIPD.

Baca juga: Bukti Kawal Nawacita, Relawan Jokowi Cirebon Raya Gelar Sambung Rasa

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek, Pranoto mengatakan, pada rapat kali ini pihaknya menindaklanjuti perencanaan persiapan lelang APBD Tahun Anggaran 2022." Kita telah memanggil OPD mitra.Tak terkecuali TAPD.Maksud dan tujuannya adalah untuk menyamakan presepsi terkait menu di dalam sistem SIPD.Karena, masyarakat mau memasukkan tidak ada menunya.Padahal ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), " ucapnya, Rabu (9/3/2022).

Pranoto menuturkan, persoalan yang harus disadari adalah ketika masuk di RPJMD tahun 2023 pijakan awalnya ialah SIPD.Sehingga semaua yang ada di sana, termasuk yang masuk skala prioritas dengan melihat kemampuan anggaran daerah bisa terakomodir.

Baca juga: Ilham Bintang: Jangan Hanya Bicara Soal Ecek-Ecek Dong, Pak Presiden

" Intinya, dalam rapat ini sudah ada kesepahaman tentangenu yang ada di RPJMD kita.Ini akan dievaluasi oleh teman - teman.Namun, kuncinya ada di Pejabat Sekertaris Daerah, " imbuhnya.

Politisi dari PDI-P ini berharap agar permasalahan - permasalahan ini segera bisa diselesaikan.Mengingat sekarang sudah masuk di Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan.Nantinya juga akan dibawa pada Musrenbang dan selanjutnya akan dibawa ke Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dikemas dalam bentuk APBD.

Baca juga: Komisi III DPRD Trenggalek Bahas Persiapan Lelang 2022 Bersama OPD

Selain itu, semua kegiatan yang ada di dalam RPJMD sudah sesuai dengan skala prioritas pembangunan.Sehingga jika tidak masuk dalam SIPD maka akan menjadi kendala dan bisa menghambat pelaksanaan APBD.

" Dulu SIPD itu tidak ada.Akan tetapi sekarang mau tidak mau harus kita lakukan, sebagai bentuk ketaatan apa aturan yang berlaku, " tandasnya.

Baca juga: Muhaimin Iskandar Presiden 2024, Komunitas Petani Sayur Kab. Lambar Deklarasi Dukungan

Selanjutnya, dia berharap agar semau pejabat merubah pola pikirnya untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pembangunan di APBD.

Ia mencontohkan, pipanisasi di Dinas PUPR bisa komunikasi dengan sub bidang.Sebenarnya sudah ada, namun sistemnya yang kurang memadai.Terkadang juga bisa error'saat memasukan menu tidak ada.

Baca juga: Ilham Bintang: Hanya Negara Lemah Demokrasi yang Tunda Pemilu karena Pandemi

" Sekarang sudah ada kesepahaman.Jika tidak bisa masuk nanti akan dikombinasikan lebih lanjut, " tutupnya(ags).